Usulan Otoritas Veteriner Terus Menguat

Usulan terbentuknya Otoritas Veteriner kembali menguat di kalangan dojter hewan Indonesia. Semangat para dokter hwean Indonesia ini telah mendapat dukungan dari banyak pihak, mulai dari berbagai univeritas di dalam negeri hingga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan.

Sebenarnya, terbentuknya lembaga ini sudah semakin jelas dengan ditandatanginya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner oleh Presiden Jokowi pada 20 Januari 2017. Ini juga mulanya menjadi angin segar bagi dokter hewan profesional dalam memiliki kewenangan penuh menetapkan kebijakan tentang kesehatan hewan.

Kendati demikian, kebijakan tersebut belum diimplementasikan dalam struktur dan teknis operasional yang jelas. Statusnya masih menunggu diterbitkannya petunjuk teknis.

“Dalam kaitan ini kami menyadari bahwa PDHI sudah saatnya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat memberikan peranan dalam pembangunan Bangsa dan Negara. Salah satunya mengusulkan terbentuknya Badan Otoritas Veteriner dan Undang Undang Kesehatan Hewan untuk menggantikan UU No 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan,” papar Ketua Umum PB PDHI Drh. H.Muhammad Munawaroh, MM.

Harapan tersebut disampaikan pda acara Halal Bi Halal PB PDHI di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 16 Juni 2019.

Ketua Umum PB PDHI juga mengungkapkan, perlunya menginisiasi terbentuknya Direktur Jenderal Kesehatan Hewan dipisahkan dengan Direktur Jederal Peternakan. Usulan ini dimaksudkan agar pemerintah lebih memberikan porsi perhatian yang lebih dari yang ada sekarang ini kepada dunia kesehatan hewan di dalam negeri.

Pada 26 Maret 2019, PDHI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI dan telah mendapatkan persetujuan untuk di ajukan dalam prolegnas tahun 2020. Kami mohon dukungan para kolega sekalian. Artinya, ini menjadi tahapan yang sangat penting untuk bisa terwujudnya lembaga-lembaga baru tersebut.

Dukungan Ketua MPR

Pada 3 Desember tahun lalu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga telah memberikan sinyal positf untuk memberikan dukungan terbentuknya Badan Otoritas Veteriner. Dukungan tersebut diberikan saat Ketua MPR menerima kunjungan dari Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III lantai 9, Kompleks MPR, DPR dan DPD RI, Jakarta.

Menurut Zulkifli, dengan belum adanya pihak yang bertanggungjawab untuk penanganan kasus wabah zoonosis secara nasional, penanganannya bisa dikatakan “tidak bertuan”.

“Ini sangat bahaya kalau dibiarkan. Ngeri juga ternyata kita hidup kita selama ini,” ujarnya.

Ancaman penyakit flu burung dan rabies misalnya, sangatlah berbahaya. Sudah banyak korban meninggal akibat terkena serangan ini. Banyak juga korban yang telah menghabiskan materi agar sembuh dari penyakit akibat flu burung dan rabies.

Semangat untuk mewujudkan Badan Otoritas veteriner juga pernah digaungkan oleh kalangan dokter hewan yang tergabungdaalm Gamavet mengusulkan kepada pemerintah beberapa waktu lalu di Jakarta. Kalangan dokter hewan ini mengusulkan agar Badan Otoritas Veteriner berada langsung di bawah Presiden guna mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan asal hewani.

Saat ini kedudukan otoritas veteriner masih di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian atau setingkat eselon II sehingga tidak memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan terkait kesehatan hewan. Oleh karena itu perlu ada otoritas veteriner setingkat eselon I yang bisa menentukan kebijakan terkait kesehatan hewan. (Abdul Kholis)


Post Terkait

Comments